Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Share

Sebagian besar orang Indonesia pasti pernah mendengar kasus Ibu Prita Mulsyasari VS Rumah Sakit Omni Internasional yang berakhir dengan penahanan atas Ibu Prita. Masyarakat bereaksi keras membela Ibu Prita dan secara nyata diwujudkan dengan gerakan Koin Untuk Prita yang berhasil mengumpulkan koin hingga lebih dari 1M rupiah. Sampai-sampai Pak SBY pun mengingatkan para penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan nurani.

Dalam kurun waktu 2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  Pemerintah menyadari bahwa banyak kekurangan dalam undang-undang tersebut dan perlu dilakukan penyempurnaan. Baru-baru ini saya diundang untuk mengikuti dialog hukum dan non hukum tentang revisi UU ITE yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

Beberapa pasal dan hal-hal yang akan direvisi antara lain :

1.Pasal 27 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dihapus dan dirumuskan kembali karena rumusannya tidak menjangkau pelaku tindak pidana perjudian, penghinaan, pemerasan dan pengancaman.  Dalam pasal 27 juga terdapat perumusan “perbuatan yang dilarang”. Perumusan tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan sistem perumusan tindak pidana dalam sistem hukum pidana materiil serta menimbulkan kerancuan dalam penegakkan hukum terkait dengan peraturan perundangan lain yang mengatur masalah yang sama.
2.Ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat 1 yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Padahal ancaman sangsi pidana pada pasal 310 ayat 1 KUHP pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3.Pasal 5 ayat 2 karena dapat ditafsirkan bahwa alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri tapi hanya perluasan dari alat bukti yang dikenal pada hukum acara. Ini akan menjadi penghambat manakala dalam suatu perkara satu-satunya alat bukti adalah alat bukti elektronik.

4.Pasal 43 ayat 3 dinilai menyulitkan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat karena harus menunggu surat izin dari ketua pengadilan negeri. Penjahatnya keburu kabur.

5.Pasal 43 ayat 6 ditengarai dapat menghambat aparat penegak hukum karena tidak meratanya kondisi geografis, infrastruktur dan kendala-kendala lain.

6.Terdapat penggunaan istilah yang tidak konsisten. Pasal 8 ayat 4 menggunakan istilah “sistem informasi” sedangkan pada ketentuan umum angka lima menggunakan istilah “sistem elektronik”

7.Pengelola nama domain yang tercantum dalam UU ITE adalah pemerintah dan atau masyarakat akan menjadi pemerintah saja.

8.Ketentuan temtang hak cipta akan disempurnakan. Yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika perbanyakan karya cipta melalui internet dilakukan untuk kepentingan komersial. Jika non komersial berarti bukan pelanggaran.

9.Ketentuan pasal 31 ayat 4 tentang tata cara intersepsi dalam bentuk PP dihapus karena materi muatan tersebut seharusnya dalam bentuk undang-undang.

10.Pasal 36 dihapus karena menyamaratakan perbuatan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 menjadi delik materiil padahal dalam UU ITE ada yang merupakan delik formil.

11.Dalam pasal 40 disisipkan satu ayat yang mengatur kewenangan pemerintah dalam pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan dan perjudian termasuk pemblokirannya melalui internet.