ekstensifikasi obyek barang kena cukai

Tadi saya makan siang di warung rujak cingur paling lezat di jogja. Sambil menunggu pesanan saya membaca koran yang disediakan pemilik warung.  Ada berita mengenai usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Salah satunya adalah dengan memperbanyak obyek barang kena cukai (BKC). Saat ini di Indonesia baru ada 3 BKC yaitu rokok, minuman keras dan etil alkohol. Dalam undang-undang bea cukai yang baru (tahun 2012)  akan ditambah lagi barang-barang berikut ini :

  1. Mobil mewah
  2. Semen
  3. Ban
  4. Minuman soda
  5. Sabun
  6. Deterjen
  7. Air mineral
  8. Sodium siklamat dan sakarin
  9. Gas alam
  10. Metanol
  11. Kayu lapis
  12. BBM (bahan bakar minyak)
  13. Batre kering (aki)

Dampak dari kebijakan ini jelas membuat harga barang-barang tersebut akan naik dan dibebankan ke konsumen (rakyat Indonesia). Sebagai konsumen tentunya merasa keberatan. Meskipun pemerintah berjanji bahwa uang dari cukai tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melihat banyaknya koruptor di negeri ini, sepertinya janji pemerintah itu hanya janji surga saja. Sebagian kecil uang mungkin akan sampai ke masyarakat yang membutuhkan, tapi sebagian besar biasanya nyangkut di masyarakat yang kebetulan dekat dengan kekuasaan.

Syarat-syarat mengurus NPWP

Share

Info terakhir tentang NPWP:

saat ini untuk mengurus NPWP kita tidak perlu datang ke kantor pajak karena dapat diurus secara online melalui situs dirjen pajak. Untuk petunjuknya bisa download disini. Untuk persyaratannya tetap seperti tulisan saya yang dulu sebagai berikut:

————————————————————————————

Jika tiba-tiba merasa malu karena belum punya NPWP lalu ingin segera mengurusnya, berikut ini beberapa hal yang perlu disiapkan :

1. Untuk wajib pajak orang pribadi baik yang punya usaha ataupun tidak, perlu menyiapkan KTP jika sebagai penduduk indonesia atau paspor jika orang asing.

2. Untuk wajib pajak badan perlu disiapkan :

  • akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap
  • NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan
  • KTP untuk penduduk indonesia atau paspor untuk orang asing sebagai penanggung jawab

3. Untuk bendahara sebagai wajib pajak pemungut atau pemotong

  • Surat penunjukan sebagai bendahara
  • KTP bendahara

4. Untuk joint operation bagi wajib pajak pemungut atau pemotong

  • Perjanjian kerja sama atau akte pendirian joint operation
  • KTP untuk penduduk indonesia atau paspor untuk orang asing sebagai penanggung jawab
  • NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan

5. Untuk NPWP orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham dan pegawai dapat melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah.

Pengurusan dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak tanpa dipungut biaya alias gratis.